‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, pada satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) dalam area berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas dalam dalam Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan kesulitan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang digunakan berisiko tidaklah ada tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri mengenai keseriusan kemudian upaya pemerintah dalam mengentaskan hambatan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tak ada melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum dapat semata dikatakan optimal juga maksimal.

Narila menyebutkan ada banyak program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada item pangan olahan serta siap saji, serta Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi di area dalam lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh oleh sebab itu itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan bilangan obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan hitungan kasus obesitas pada 10 tahun terakhir.

Bicara perihal pencegahan serta juga penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain di dalam dalam dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang dimaksud menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima di dalam area antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, juga Inggris yang dimaksud yang sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, kemudian Jepang juga sudah miliki aturan ketat tentang pembatasan transaksi jual beli junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini dalam tempat tiap sekolah yang digunakan mana disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah hal itu sebagai upaya lebih besar lanjut masif dalam menangani persoalan obesitas yang dimaksud digunakan kian memprihatinkan, terutama yang dimaksud yang disebut terkait dengan aturan pembatasan makanan serta juga minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang mana digunakan dijual pada tempat kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan lalu minuman manis yang digunakan dimaksud meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang digunakan mana paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang dimaksud dimaksud enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri sudah berupaya untuk menekan bilangan bulat kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi di tempat tempat tingkat rakyat harus dikerjakan secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang digunakan sekarang tengah digodok pemerintah dalam menekan bilangan obesitas adalah ketentuan pajak makanan juga juga minuman yang digunakan hal tersebut mengandung substansi olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu perniagaan pemerintah yang dimaksud mana digunakan untuk menekan bilangan obesitas guna mencapai bilangan SDGs 3 persen dalam tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak pada sekolah yang tersebut berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor itu masih belum mendapat perhatian penting dari pemerintah dalam hal registrasi hasil bidang usaha kecil kemudian menengah.

“Ini memang sektor yang kadang tidaklah ada tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga pada saat ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi juga berat badan, pengecekan gula darah, lalu tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis pada tempat Puskesmas.